Jurus Total Football Penurunan Stunting Jawa Barat

Read Time:4 Minute, 9 Second

BOGORUPDATE.ID — Menurut data, ada 1 juta anak Jawa Barat teridentifikasi stunted. Pemerintah butuh super team untuk melakukan percepatan gravitasi penurunan stunting. Stunting harus menjadi common enemy, musuh bersama semua pihak. Kesimpulan ini mengemuka dalam kegiatan temu media dalam mendukung percepatan stunting, di Hotel Aston, Pasteur, Bandung, Senin (25/4/2022).

Kalau bicara regulasi, kita berusaha memerangi stunting mulai hulu hingga hilir. “Meminjam istilah Johan Cruyff, upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan dengan menggunakan strategi total football,” tandas Idham Rahmat Kabid Bappedalitbang Provinsi Jawa Barat.

Jika semua pihak sudah menjadikan stunting sebagai musuh bersama, maka gerakan yang dilakukan tidak lagi dibatasi nomenklatur kegiatan atau anggaran. Gerakan tersebut menjadi ruh bersama demi mewujudkan generasi hebat di kemudian hari. Adalah tugas media untuk menghembuskan ruh itu melalui karya-karya jurnalistik yang bernas dan berkualitas.

Pendekatan Hulu, Pendekatan Keluarga

Deputi Adpin BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso yang datang secara khusus dari Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap program Bangga Kencana, khususnya terkait komitmen kepemimpinan daerah dalam mendukung percepatan penurunan stunting di mana BKKBN mendapat mandat sebagai Ketua Pelaksana di tingkat pusat. Mantan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat ini berharap kebersamaan BKKBN dan Pemprov Jawa Barat terus terjalin.

Di sisi lain, Teguh juga berharap kalangan media bisa menjadi kekuatan baru untuk mempercepat penurunan stunting. Kepada awak media yang hadir dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, Teguh menjelaskan bahwa masuknya BKKBN ke dalam strategi besar percepatan penurunan stunting tidak berarti melupakan tugas pokoknya dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sebaliknya, strategi percepatan penurunan stunting kini memberikan perhatian lebih kepada aspek pencegahan, mulai dari perencanaan keluarga hingga 1.000 hari pertama kehidupan.

“Kalau bicara stunting kita sudah clear. Kita memang harus serius memerangi stunting. Mungkin yang diburu bukan yang sekarang stunting, yang 24,45 persen di Jawa Barat. Sekarang itu kecenderungannya yang diburu adalah itu. Padahal, itu akan selesai sendiri. Mereka akan menjadi alumni. Tetapi yang harus kita tangani betul adalah jangan sampai yang sekarang mau hamil, kemudian mau melahirkan, atau ke depan mau nikah ini pada pertengahan 2024 ini melahirkan dengan label stunting,” ungkap Teguh.

“Jadi, memang pendekatan strategi nasional percepatan penurunan stunting adalah pencegahan. Nah, itulah hakikat pencegahan melalui keluarga. Pendekatan hulu. Mencegah jangan sampai ada kelahiran baru yang tergolong balita stunting,” tambah Teguh.

Dia menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan BKKBN Nomor 12/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI). RAN PASTI ini yang kemudian dipedomani pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di dalamnya memuat tiga matra utama.

“Pertama, target itu sendiri. Pendekatan lima pilar strategi nasional masih digunakan. Bagaimana komitmen kepemimpinan, bagaimana meningkatkan kampanye nasional pencegahan stunting, memenuhi gizi, kemudian konvergensi, termasuk di dalamnya data dan informasi. Yang berbeda dengan strategi ke depan adalah pendekatan keluarga. Di sini kita bicara data keluarga berisiko stunting,” tandas Teguh.

Berikutnya adalah pendampingan keluarga yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga (TPK). Bagi Teguh, pendampingan keluarga merupakan sebuah keniscayaan. Untuk apa? Untuk mengedukasi keluarga, memfasilitasi akses pelayanan, dan memastikan bahwa keluarga penerima bantuan benar-benar mendapatkan bantuan. Rencana aksi selanjutnya meliputi surveilans dan audit kasus stunting.

Teguh berpesan kepada pengurus IPKB Jawa Barat yang baru saja dikukuhkan untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Hasil evaluasi media yang dilakukan BKKBN menunjukkan adanya stigma bahwa stunting merupakan sebuah penyakit dan mereka yang teridentifikasi stunting kerap kena perundungan (bullying). Bagi keluarga, hal ini tentu tidak menguntungkan secara psikologis.

“Ini perlu diluruskan, stunting bukan penyakit. Bukan aib. Itu bisa dipulihkan dengan cara pengasuhan yang baik, penanganan yang baik, antara orang tua dan anak. Media perlu mengambil peran ini, memberikan pencerahan kepada masyarakat,” ungkap Teguh.

Di sisi lain, Teguh menegaskan bahwa terdapat korelasi sangat erat antara stunting dengan program KB atau Bangga Kencana. Mantan Direktur Lini Lapangan BKKBN ini meyakini bahwa stunting tidak akan pernah bisa diturunkan manakala program KB gagal. Hal ini terjadi karena persoalan stunting sangat erat dengan program KB, sebut saja misalnya pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, dan pola pengasuhan anak. Belum lagi terkait pendapatan keluarga. Semuanya menjadi domain program Bangga Kencana.

Disinggung mengenai kelembagaan, Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin menjelaskan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat merupakan yang pertama terbentuk di Indonesia. Gubernur Ridwan Kamil menekan keputusan TPPS pada 20 Desember 2021, sehari jelang terbitnya RAN PASTI pada 21 Desember 2021. Namun demikian, kelembagaan di tingkat kabupaten dan kota tersendat karena sejumlah alasan. Bahkan, sampai hari ini tercatat Kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya daerah yang belum memiliki TPPS di Jawa Barat.

Meski begitu, Wahidin menilai keberhasilan penurunan stunting membutuhkan sebuah kolaborasi strategis antara pemangku kepentingan, termasuk media. Menurutnya, media menjadi salah satu pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan sunting. Dalam hal ini terkait perubahan perilaku dan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi).

“Di sinilah peran IPKB menjadi sangat penting. Harapan kami, teman-teman IPKB bisa membantu untuk melakukan KIE kepada masyarakat. Selain di provinsi, tentu saja di kabupaten dan kota bisa berkomunikasi dengan para kepala OPD KB untuk meningkatkan koordinasi dalam mengawal pemberitaan penurunan stunting ini,” harap Wahidin./Naz