Kompak, F-PKS DPRD Kabupaten Bogor Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Read Time:1 Minute, 31 Second

BOGORUPDATE.ID — Penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi kompak dilakukan semua elemen PKS dari Pusat hingga daerah. Dalam rilisnya, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor dengan tegas menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.

Ketua Fraksi PKS, H. Fikri Hudi Oktiarwan menyatakan bahwa keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi akan menambah beban masyarakat yang saat ini belum pulih akibat pandemi Covid-19.

“Pandemi belum usai, sektor usaha masih tertatih untuk bangkit, setelah banyak yang tumbang. Keadaan ekonomi bangsa belum kembali normal. Rakyat sedang sulit untuk membeli kebutuhan pokok dan kesehatan. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan tindakan yang fatal, karena akan akan berimbas pada semua lini,” ucap Haji Fikri, demikian ia biasa dipanggil, Selasa (6/9/2022).

Menurutnya kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah seperti tangga yang jatuh menimpa setelah masyarakat gagal menaikinya. Alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang karena mendapat BLT, justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memberatkan masyarakat ke depannya.

“Anggapan subsidi BBM sebagai sebagai langkah yang tidak tepat sasaran karena masyarakat miskin hanya sedikit yang menggunakan BBM adalah keliru. BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Transportasi barang atau manusia hampir semuanya menggunakan BBM,” tambah pria lulusan FISIP UI ini.

Kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. Karena mayoritas masyarakat kita dalam kondisi rentan miskin, dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat yang rentan miskin tersebut menjadi miskin.

“Dengan tegas, FPKS DPRD Kabupaten Bogor Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan Meminta Pemerintah untuk Mencabut Kebijakan itu,” tegasnya.

Pihaknya yakin, ada langkah yang bijak tanpa harus menaikkan harga BBM, pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas. Pemerintah harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi. Pemerintah harus membantu dengan kebijakan yang pro rakyat. Agar negeri ini menjadi negeri yang makmur dan diridhoi Allah SWT.