Pemerintah Harus Jamin Kelayakan Hewan Qurban

Read Time:1 Minute, 43 Second

BOGORUPDATE.ID — Terus meningkatnya hewan qurban yang terpapar penyakit mulut dan kuku mendapat respon dari Anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi II, Irvan Baihaqi Tabrani.

Menurutnya kondisi saat ini sangat mencemaskan karena terjadi menjelang Hari Raya Qurban, di saat permintaan hewan untuk dijadikan qurban meningkat.

“Tingginya kasus wabah PMK (penyakit mulut dan kuku) di Kabupaten Bogor akan berdampak pada menurunnya tingkat penjual hewan qurban,” disampaikan Irvan di Gedung DPRD, Cibinong, Senin (20/6/2022).

Ia menambahkan, saat ini DPRD Kabupaten Bogor melalui Komisi II terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memantau kondisi.

“Alhamdulillah, saya mendapat kabar kalau teman-teman dinas sudah bergerak cepat mengadvokasi para peternak yang pastinya akan terdampak oleh PMK. Insya Allah, saya juga akan kawal supaya penanganan PMK di Kabupaten Bogor bisa diminimalisir,” tambahnya.

Dalam perbincangan dengan Kabid Peternakan, Ramilah, pihaknya mendapat informasi bahwa Kabupaten Bogor telah mengajukan anggaran untuk penanganan kasus ini ke DKPP Provinsi dan DPKH Kementan, untuk penyediaan obat obatan maupun vaksin dan juga telah membentuk tim satgas penanggulangan wabah PMK.

Diketahui, di tahun-tahun sebelumnya, biasanya sebulan jelang perayaan Idul Adha sudah banyak penjual hewan qurban musiman yang membuka lapak di pinggir jalan untuk berjualan. Namun hingga Senin (20/6/2022) di beberapa titik penjualan hewan qurban masih sepi.

Politikus PKS ini berharap penjual hewan qurban diwajibkan mengantongi surat keterangan sehat hewan qurban agar masyarakat tenang dalam menjalankan ibadah qurbannya.

Di tempat terpisah Dekan Fakultas Peternakan IPB University Idat Galih Permana mengungkapkan, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini sudah menyebar di 186 kota dan kabupaten yang ada di 18 provinsi di Indonesia. Jumlah angka hewan ternak yang terjangkit PMK juga terus bertambah.

“Kalau kita lihat perkembangan sampai hari ini sudah menyebar 18 provinsi dan 186 kabupaten/kota,” ucap Idat.

Sebagai bentuk respons dan upaya penanggulangan, kata Idat, IPB University membentuk tim satgas pengendalian PMK yang melibatkan pakar penyakit hewan, peternakan, dan mahasiswa.

“Tentunya ini berangkat dari keprihatinan kita semua, civitas dan mahasiswa IPB, karena ini bukan hanya penyakit terjadi hewan saja tetapi juga soal hajat hidup orang banyak, para petani juga para peternak,” pungkasnya. [Dull]