21 October 2021

Bogorupdate.id | Info Bogor Terkini

Teguh Widodo Desak Pemda Sertakan Tenaga Lapangan dalam Program BPJS Naker

Petugas BPBD Bogor menangani pohon tumbang di Cibinong (Sumber: BPBD Kab. Bogor)

BOGORUPDATE.ID — Anggota Komisi IV DPRD kabupaten Bogor Teguh Widodo mendesak Pemerintah Daerah agar menyertakan pegawai yang bertugas di lapangan masuk dalam jaminan sosial. Menurutnya, para petugas yang melayani masyarakat di lapangan, seperti yang bertugas di BPBD dan Pemadam Kebakaran harus mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) guna melindungi mereka saat bekerja. Hal ini ia sampaikan saat rapat dengan beberapa dinas mitra komisi IV di gedung DPRD, Cibinong, Rabu (6/10/2021).

Politikus PKS dari Daerah Pemilihan II ini menyatakan, sudah menjadi kewajiban bagi pengusaha ataupun institusi yang mempekerjakan tenaga kerja di sektor yang berisiko tinggi seperti BPBD dan Damkar untuk memberikan jaminan sosial.

“Ini amanat Undang-undang yang mewajibkan pengusaha atau siapapun yang mempekerjakan, agar menyertakan dua program jaminan, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan,” ucap Teguh Widodo.

Menurutnya, Dalam BPJS Ketenagakerjaan ada lima program, Jaminan Keselamatan Kerja (JKK),Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT),Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Yang kelima ini hasil Omnibus Law, PP Nomor 37 Tahun 2021.

“Walaupun Pemda maupun pengusaha belum bisa menyertakan 5 program itu, minimal program dasar seperti JKM dan JKK harus dijalankan. Hal ini untuk memberikan ketenangan bagi mereka yang bekerja,” tambahnya.

BPBD dan Damkar punya risiko yang sangat tinggi. APD diperlukan, tapi JKM dan JKK harus juga disertakan untuk memberikan ketenangan bagi yang bekerja maupun keluarganya.

“Tidak ada alasan bagi TAPD untuk mencoret anggaran, karena nilainya sangat kecil. Bahkan kurang dari 2 persen dari upah pekerja sebulan,” ucap Teguh Widodo.

Anggota Dewan bergelar Sarjana Hukum ini mewanti-wanti TAPD untuk memberikan kinerja yang baik untuk mendukung program Pancakarsa.

“Jangan sampai, TAPD bisa membuat anggaran yang nilainya ratusan milyar, tapi tapi tidak bisa membuat ketenangan bagi para pegawai di sektor lapangan yang memiliki risikonya tinggi seperti BPBD dan Damkar,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *