Terkait Masalah BHPRD, Irvan Baihaqi : Harus Duduk Bareng untuk Selesaikan

Read Time:1 Minute, 25 Second

BOGORUPDATE.ID — Kisruh tentang Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor dengan Kepala-kepala Desa memancing Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor ikut berkomentar. Politisi PKS asli Bojonggede Irvan Baihaqi Tabrani merasa prihatin dengan kekisruhan terkait BHPRD.

“Permaslahan seperti ini seharusnya tidak menjadi polemik jikalau komunikasi terjalin dengan baik,” kata Irvan di Cibinong, Rabu (28/9/2022).

“Jika eksekutif dan dinas terkait mau berkomunikasi membicarakan persoalan tersebut bersama dengan DPRD untuk mencari solusi atas permasalahan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD), saya yakin permasalahannya tidak akan seperti saat ini,” sambungnya.

Pihaknya menilai, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 yang mengatur tentang itu, tidak pernah tersosialisasikan dengan baik sehingga menimbulkan polemik yang sekarang terjadi.

“Kemarin, sebanyak 29 Kepala Desa dari berbagai kecamatan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bogor, mengadukan dana BHPRD yang turun drastis dari tahun-tahun. Dewan sangat menyayangkan hal tersebut,” sambungnya lagi.

Peraih gelar Magister Ekonomi dari Universitas Ibn Khaldun ini menyarankan, ketika terjadi perubahan Perbup, harusnya Pemda melakukan sosialisasi kepada para Kepala Desa, sehingga mereka tahu tentang perubahan kebijakan yang ingin dilakukan pemerintah.

Selama ini pembagian BHPRD kepada Pemerintah Desa tidak pernah menimbulkan masalah. Kalaupun ada perubahan nilai, tidak terlalu signifikan. Sementara yang terjadi saat ini berubahannya sangat drastis hingga para Kepala Desa kebingungan untuk menombokinya.

“Kebanyakan dari para Kepala Desa membiayai dulu program yang sudah disepakati dengan dana talangan atau pinjaman. Namun, tiba-tiba angkanya berubah di tengah perjalanan karena adanya Perbup. Inikan kasihan para Kepala Desa,” ucapnya prihatin.

Ia menagaskan, Pemerintah Daerah wajib duduk bersama dengan Kepala-kepala Desa yang memiliki masalah BHPRD.

“Ini pelajaran sangat berharga, ke depannya jika Pemda ingin membuat kebijakan strategis, harus dikonsultasikan dulu dengan pihak-pihak terkait, setidaknya DPRD diajak bicara,” tutupnya. [Dull]